Pemkab Kukar Teken Akad Kredit dengan Bankaltimtara untuk Selesaikan Pembayaran Proyek Tertunda

Jumat, 13 Maret 2026 23

Dok.Kaltimpost Jumat (13/03/2026)

Penulis: Val | Editor: Deny

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) resmi menandatangani akad kredit dengan Bankaltimtara sebagai langkah untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran proyek kepada pihak ketiga yang tertunda sejak tahun anggaran sebelumnya. Penandatanganan tersebut berlangsung di Kantor Bankaltimtara Cabang Tenggarong pada Jumat (13/3/2026).

Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengatakan bahwa pinjaman daerah tersebut ditempuh sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan arus kas pemerintah daerah sekaligus memastikan kewajiban pembayaran kepada para kontraktor dapat segera diselesaikan.

Menurut Aulia, langkah ini diambil setelah pemerintah daerah melalui sejumlah tahapan konsultasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemkab Kukar sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan terkait rencana pinjaman daerah tersebut.

“Sejak awal tahun kami telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait rencana pinjaman ini. Dari proses tersebut ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebelum pinjaman dapat dilanjutkan,” ujar Aulia.

Ia menjelaskan, mekanisme pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemkab Kukar memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan kelangsungan pembangunan yang telah direncanakan.

Aulia menambahkan bahwa melalui kerja sama dengan Bankaltimtara, pemerintah daerah berharap proses pembayaran kepada pihak ketiga dapat segera dilakukan sehingga aktivitas pembangunan daerah tidak mengalami hambatan lebih lanjut.

Pemkab Kukar berkomitmen untuk mengelola pinjaman daerah tersebut secara transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan para mitra kerja, khususnya para kontraktor yang telah berkontribusi dalam pembangunan di wilayah Kutai Kartanegara.