Sekda Kukar Kritik Minimnya Porsi Wilayah dalam RPJMD Provinsi Kaltim

Senin, 5 Mei 2025 70

Sekda Kukar Kritik Minimnya Porsi Wilayah dalam RPJMD Provinsi Kaltim

Penulis: Jati | Editor: Zqr

TENGGARONG – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, mengungkapkan keprihatinan atas belum maksimalnya perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap kontribusi dan posisi strategis Kukar dalam pembangunan wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 di Pendopo Odah Etam Samarinda, Senin (5/5/2025).

 

Dalam Musrenbang yang mengangkat tema “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”, Sunggono menilai masih minimnya representasi kebutuhan spesifik Kukar dalam berbagai paparan kebijakan yang disampaikan oleh Gubernur Kaltim, Otorita IKN (OIKN), dan Bappenas.

 

“Padahal Kukar punya peran vital dalam mendukung pembangunan IKN, baik dari aspek logistik, energi, hingga pangan. Tapi kontribusi tersebut belum tercermin jelas dalam rencana pembangunan provinsi,” ujarnya.

 

Ia juga menyoroti bantuan keuangan (bankeu) dari provinsi yang belum sepenuhnya sejalan dengan program prioritas Kukar. Hal ini menurutnya perlu dievaluasi agar perencanaan pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan lintas wilayah.

 

“Kami harap ke depan ada sinergi yang lebih kuat antara provinsi dan kabupaten, bukan hanya dalam semangat, tapi juga dalam alokasi anggaran dan eksekusi program,” tegasnya.

 

Sunggono menyatakan kesiapan Kukar untuk terus mendukung kebijakan nasional, namun berharap Pemerintah Provinsi juga lebih konkret mengakomodasi kebutuhan daerah penyangga seperti Kukar yang menyumbang besar terhadap pembangunan Kaltim.

 

Ia menekankan pentingnya membangun konektivitas antarwilayah, termasuk penguatan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan jaringan komunikasi digital, demi memperkuat peran Kukar sebagai mitra strategis dalam pembangunan Kalimantan Timur.

 

“Tanpa interkoneksi yang baik, transformasi wilayah hanya jadi slogan. Kukar siap ambil peran lebih besar, tapi harus ada peta jalan yang adil,” pungkasnya.