Pemkab Kukar Gelar Musrenbang Tematik, Tegaskan Afirmasi untuk Kelompok Rentan

Senin, 5 Mei 2025 72

Pemkab Kukar Gelar Musrenbang Tematik, Tegaskan Afirmasi untuk Kelompok Rentan

Penulis: Jati | Editor: Zqr

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang difokuskan pada pengarusutamaan isu pemuda, disabilitas, anak, perempuan, dan budaya. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Haryanto, di Ruang Rapat Bappeda Kukar, Senin (5/5/2025).

 

Dalam sambutannya, Dafip Haryanto menegaskan bahwa Musrenbang Tematik ini merupakan langkah konkret Pemkab dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusif, adil, dan merata. Menurutnya, kelompok rentan kerap kali tidak mendapatkan porsi yang layak dalam perencanaan, sehingga forum ini hadir sebagai upaya memperbaiki ketimpangan tersebut.

 

“Musrenbang Tematik ini adalah wadah untuk menyuarakan kebutuhan kelompok yang selama ini jarang mendapat tempat utama dalam perencanaan pembangunan. Kita ingin aspirasi mereka menjadi bagian integral dari kebijakan daerah,” ujar Dafip.

 

Ia menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam forum ini mengikuti prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kukar 2025–2045. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa program-program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat lintas sektor.

 

Kegiatan Musrenbang tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti organisasi penyandang disabilitas, perwakilan pemuda, lembaga perlindungan anak, komunitas budaya, akademisi, serta perwakilan OPD. Diskusi berjalan interaktif dengan fokus pada isu-isu strategis seperti akses pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, pemberdayaan perempuan desa, serta pelestarian budaya lokal.

 

“Kita ingin hasil dari Musrenbang ini tidak berhenti di atas kertas, tapi menjadi arah nyata dalam menyusun program kerja tiap perangkat daerah,” tegasnya.

 

Dafip juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta atas kontribusi aktif mereka. Ia menyebut forum ini bukan hanya agenda rutin, melainkan ruang kolaborasi lintas sektor yang mendekatkan proses perencanaan kepada realitas masyarakat.

 

“Kami ingin menciptakan lingkungan pembangunan yang tidak eksklusif, tapi justru inklusif dan partisipatif. Ini bentuk keberpihakan kita kepada kelompok yang paling terdampak,” pungkasnya.