Proyek Jalan Poros Hulu Kukar Dikebut Meski Tanpa Dana Pusat

Selasa, 10 Juni 2025 65

Proyek Jalan Poros Hulu Kukar Dikebut Meski Tanpa Dana Pusat

Penulis: Jati | Editor: Zqr

TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan jalan poros di kawasan hulu, meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat tidak tersedia. Pemkab memastikan pembangunan tetap berjalan dengan pembiayaan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, menyampaikan bahwa proyek ini sebelumnya dirancang untuk dibiayai secara bersama antara APBD dan DAK. Namun karena dana pusat tidak cair, pemerintah mengambil langkah mandiri. “Meski DAK-nya dipotong sepenuhnya, proyek tetap lanjut dengan dukungan penuh dari APBD,” tegasnya.

 

Pembangunan jalan ini sangat penting karena menghubungkan beberapa kecamatan di pedalaman Kukar yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi. Jalan tersebut menjadi jalur utama distribusi barang kebutuhan pokok serta akses menuju layanan dasar.

 

“Kalau jalan ini sampai terputus, dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” katanya. Dalam konteks ini, keberadaan jalan poros tersebut bukan hanya proyek pembangunan fisik, tetapi juga bentuk intervensi terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.

 

Total pembiayaan proyek mencapai hampir Rp50 miliar. Saat ini pelaksanaan di lapangan telah dimulai dan dipastikan sesuai dengan jadwal serta spesifikasi teknis yang ditentukan. Wiyono memastikan tim teknis dari dinas terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala.

 

Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen Pemkab Kukar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Meski tanpa bantuan pusat, daerah tetap mampu menjalankan program prioritas.

 

Dengan terus dijalankannya pembangunan jalan ini, Pemkab Kukar berharap masyarakat pedalaman dapat merasakan manfaat langsung dari perbaikan akses transportasi, baik untuk aktivitas ekonomi maupun sosial.