Jalan poros Hulu Kukar Tetap Dibangun, Anggaran Pusat Ditiadakan, APBD Jadi Solusi

Jumat, 16 Mei 2025 30

Jalan poros Hulu Kukar Tetap Dibangun, Anggaran Pusat Ditiadakan, APBD Jadi Solusi

Penulis: Jati | Editor: Zqr

TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan proyek pembangunan jalan poros di kawasan hulu tetap berjalan meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat tidak kunjung direalisasikan. Proyek infrastruktur vital ini kini sepenuhnya menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono, menjelaskan bahwa proyek jalan tersebut sebelumnya direncanakan dengan skema pembiayaan campuran antara APBD dan DAK. Namun, dengan ketidakpastian pencairan DAK, Pemkab mengambil langkah cepat untuk membiayai proyek tersebut secara mandiri. “Tahun ini kita sudah ada kontraknya. Nilainya sekitar Rp 20 miliar dan Rp 30 miliar, jadi totalnya hampir Rp 50 miliar,” ungkapnya.

 

Jalan poros ini memiliki arti penting bagi masyarakat karena menjadi penghubung utama antar kecamatan dan jalur distribusi logistik serta hasil pertanian. Wilayah hulu Kukar sangat bergantung pada akses jalan ini untuk menjaga kelancaran ekonomi dan aktivitas sosial warganya.

 

“Kalau jalan ini sampai terputus, maka dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” tegas Wiyono. Oleh sebab itu, proyek ini tetap menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah.

 

Proyek tersebut telah dimulai sejak 2022 dan kini memasuki fase kelanjutan. Wiyono menambahkan bahwa pengawasan ketat akan terus dilakukan agar mutu dan waktu pengerjaan proyek dapat dipenuhi sesuai target.

 

Dengan pembiayaan penuh dari APBD, Pemkab Kukar menunjukkan kemampuan dalam mengelola pembangunan strategis tanpa bergantung pada dana pusat. Pemerintah daerah juga memastikan proyek ini sejalan dengan upaya pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedalaman.

 

Langkah ini menjadi bukti komitmen kuat Pemkab Kukar untuk terus melanjutkan pembangunan meski menghadapi keterbatasan sumber anggaran dari luar daerah.