DPMD Kukar Tanggapi Masalah Infrastruktur Jalan Warga Tempurung 2

Senin, 28 April 2025 116

DPMD Kukar Tanggapi Masalah Infrastruktur Jalan Warga Tempurung 2

Penulis: Jati | Editor: Zqr

TENGGARONG — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mengkaji penyelesaian persoalan infrastruktur jalan di Dusun Tempurung 2, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana. Akses jalan yang sulit dijangkau karena melintasi wilayah administrasi kota lain dan lahan milik pihak ketiga menjadi kendala utama.

 

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa pihaknya baru saja menerima laporan dari Kepala Desa Kutai Lama, Mulidin. “Baru kemarin Pak Kades lapor. Kami tentu akan tindak lanjuti karena ini menyangkut mobilitas warga,” ujar Arianto.

 

Sebagian jalur yang digunakan warga untuk beraktivitas sehari-hari berada di kawasan konsesi tambang di wilayah Kota Samarinda. Hal ini membuat Pemkab Kukar tidak bisa langsung melakukan intervensi pembangunan di area tersebut.

 

“Memang kita enggak bisa bangunkan jalan yang bukan masuk wilayah Kukar atau yang masuk kawasan milik pihak ketiga. Tapi kita tidak bisa diam saja. Harus ada solusi,” jelasnya.

 

Sebagai langkah awal, DPMD Kukar akan berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi lintas wilayah administratif ini menjadi opsi realistis untuk membuka akses jalan yang lebih layak bagi warga Tempurung 2.

 

“Kita nanti cek dan komunikasikan lebih lanjut. Bisa saja nanti bentuknya kolaborasi lintas wilayah administratif,” katanya.

 

Arianto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar tetap memprioritaskan kebutuhan dasar warganya, meskipun menghadapi keterbatasan batas wilayah dan kepemilikan lahan.

 

“Kalau memang warga kita, tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.

 

Koordinasi lintas sektor dan pembahasan intensif diharapkan dapat membuahkan kesepakatan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. DPMD berharap solusi konkret dapat segera diwujudkan dalam waktu dekat.

 

“Kita harap ada jalan keluar yang konkret demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.