Menu

Taufik Hidayat Wakili Kukar Tandatangani MoU Sinergi Program Nasional

Rabu, 28 Mei 2025 14

Taufik Hidayat Wakili Kukar Tandatangani MoU Sinergi Program Nasional

Taufik Hidayat Wakili Kukar Tandatangani MoU Sinergi Program Nasional

Penulis: Jati | Editor: Zqr

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan komitmennya mendukung program nasional lintas sektor dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin (17/3/2025). Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Taufik Hidayat, hadir mewakili Pemkab Kukar dalam agenda penting yang dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) lintas kementerian.

 

Rapat koordinasi tersebut menyatukan sinergi antara sektor agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi, serta informasi geospasial. Di sela kegiatan, juga dilakukan sosialisasi program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi Program Tiga Juta Rumah secara virtual.

 

Taufik mengatakan bahwa Pemkab Kukar siap melaksanakan seluruh arahan, khususnya untuk percepatan PKG dan pembangunan rumah rakyat. "Kita sudah diarahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan APBD dan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung layanan PKG. Kita akan evaluasi kesiapan puskesmas dan tenaga kesehatan di lapangan," ujarnya.

 

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan segera menggelar tinjauan lapangan ke puskesmas guna memastikan kesiapan program PKG dapat berjalan tanpa kendala. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat akan digencarkan agar tingkat partisipasi meningkat.

 

Terkait program tiga juta rumah, Taufik menyebutkan bahwa Kukar siap menginventarisasi lahan dan aset daerah yang dapat dimanfaatkan. "Kami akan mengidentifikasi dan menyiapkan lahan sesuai kebutuhan dan arahan kementerian," pungkasnya.

 

Dukungan Pemkab Kukar terhadap program ini disambut positif oleh kementerian terkait. Harapannya, sinergi ini tidak hanya mempercepat pelayanan dasar kepada masyarakat tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif.